Menelusuri Jejak Kedaulatan Digital Indonesia Masihkah Kita Sekadar Pengguna?

     

    Menelusuri Jejak Kedaulatan Digital Indonesia Masihkah Kita Sekadar Pengguna?

    Sudutpandang. Di balik geliat pesat dunia teknologi, Indonesia kini tengah berdiri di persimpangan penting untuk menjadi penguasa data digital di negeri sendiri atau tetap berada dalam bayang-bayang kekuatan teknologi global.

     

    AI Meledak, Tapi Siapa yang Pegang Kendali?


    Tak bisa dipungkiri, masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif teknologi kecerdasan buatan (AI). Pada 2024, tercatat lebih dari 300 juta kunjungan ke berbagai platform AI, menjadikan Indonesia salah satu dari 10 negara pengguna terbesar di dunia. Prestasi ini memang membanggakan, namun juga memunculkan pertanyaan krusial apakah kita hanya menjadi konsumen, atau juga pencipta dan pengelola teknologi?

    Kedaulatan Digital Lebih dari Sekadar Internet Cepat


    Istilah "kedaulatan digital" tak sebatas soal akses internet atau penggunaan aplikasi lokal. Ini menyangkut kontrol terhadap data pribadi warga, regulasi yang adil dan berpihak, serta kemampuan untuk membangun infrastruktur digital mandiri. Sayangnya, meski pengguna teknologi terus bertambah, Indonesia belum sepenuhnya menjadi “tuan rumah” di ranah digitalnya sendiri.

     

    Membangun Fondasi Dari Pusat Data hingga Talenta Digital


    Beberapa langkah konkret sudah ditempuh. Salah satunya adalah pembangunan pusat data skala besar di Batam, hasil kolaborasi antara Indonesia Investment Authority (INA) dan DayOne. Proyek ini menjadi simbol niat kuat Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga penyedia infrastruktur digital regional.

     

    Sementara itu, di bidang regulasi, pemerintah telah meluncurkan sejumlah kebijakan penting mulai dari revisi UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), hingga aturan sistem elektronik. Namun aturan saja tak cukup sumber daya manusia juga menjadi fokus utama.

    Pemerintah memperkirakan, jika tidak ditangani dengan baik, sekitar 3 hingga 6 juta warga Indonesia akan terdampak kesenjangan digital pada 2030. Untuk itu, lima strategi disiapkan seperti pendidikan digital sejak dini, program pelatihan ulang (reskilling), pengembangan platform talenta, dan peningkatan kurikulum digital di lembaga pendidikan.

    Kolaborasi Jadi Kunci Masa Depan


    Kedaulatan digital bukan pekerjaan satu pihak. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat perlu bergerak bersama. Tanpa kolaborasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan terus menjadi “pengikut” dalam arus digital global, meskipun penggunanya begitu banyak.

     

    Kesimpulan Singkat


    Indonesia tengah menapaki jalur menuju kedaulatan digital. Meski masih banyak tantangan, pondasi sudah mulai dibangun. Kini saatnya memastikan teknologi tak hanya dinikmati, tapi juga dikuasai dan dilindungi untuk kepentingan nasional.

     

    LihatTutupKomentar